4 Kontroversi Amien Rais, Mulai dari Terima Dana Non-bujeter DKP - Berita Heboh

Breaking

Post Top Ad

Jumat, 02 Juni 2017

4 Kontroversi Amien Rais, Mulai dari Terima Dana Non-bujeter DKP


TEMPO.COJakarta - Hari ini Amien Rais berjanji menjelaskan pencatutan namanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) yang melibatkan mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari. Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional itu akan menggelar konferensi pers di rumahnya di kawasan Gandaria, Jakarta, Jumat, 2 Juni 2017.

"Apa pun ini, saya terima dengan senang hati. Supaya tidak terpecah-pecah, saya, besok, Jumat, 2 Juni, pukul 10.00 WIB, akan menggelar konferensi pers di rumah saya di Gandaria, Jakarta," kata Amien saat jumpa pers menjelaskan dugaan aliran dana korupsi alat kesehatan di Sawitsari, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, 1 Juni 2017.

Baca juga: Amien Rais Klaim Duit Rp 600 Juta Bantuan dari Sutrisno Bachir

Amien mengatakan telah mengetahui ihwal penyebutan namanya sebagai salah satu pihak penerima aliran dana dari kasus dugaan korupsi alkes. "Di media sosial itu, informasinya KPK membuka kembali katanya saya dapat aliran dana Rp 5 juta (jaksa menyebut Rp 600 juta) dari 2003 sampai 2007," katanya.



Ini bukan pertama kali Amien Rais mengundang kontroversi. Pada 2007, dia pernah mengaku menerima dana non-bujeter Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP). Berikut empat kontroversi Amien Rais:


Dana Non-bujeter DPK
Pada 15 Mei 2007, Amien Rais mengatakan siap masuk penjara jika memang pengadilan menyatakan bersalah dalam kasus dana non-bujeter Departemen Perikanan dan Kelautan (DKP).

Amien mengaku menerima langsung dana dari Menteri Perikanan dan Kelautan Rokhmin Dahuri sebesar Rp 200 juta. Sedang melalui pengurus PAN yang lain sebesar Rp 200 juta.
"Kalau kesalahan saya dianggap berat dan memenuhi standar korupsi, kemudian saya dipenjara 10 tahun, misalnya, ya itu hukuman. Ya ndak ada masalah," kata Amien Rais dalam jumpa persnya di kantor Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK) Yogyakarta saat itu.



Hanya saja, para pelaku korupsi dengan nilai triliunan rupiah, "juga harus dihukum berabad-abad".

Dana dari Rokhmin, Amien menjelaskan, diterima dalam bentuk cek sebanyak delapan lembar. Begitu juga dengan dana Rp 200 juta dari DKP yang diterima lewat anggota tim kampanye. 

Jalan dari Yogya ke Jakarta.
Pada 6 Juni 2014, Amien Rais membantah pernah mendesak agar Prabowo Subianto diseret ke Mahkamah Militer. Amien yang sebelumnya dikenal sebagai tokoh reformasi saat itu dikritik karena mendukung Prabowo mencalonkan diri sebagia Presiden RI.

Amien menantang penudingnya memperlihatkan kliping koran, rekaman radio atau televisi yang memuat pernyataannya yang menyudutkan Prabowo. Kalau terbukti ada, ia akan jalan kaki bolak-balik Jakarta-Yogyakarta.


Amien Vs Ahok
Pada 18 September 2016, Amien Rais mencap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, memiliki sikap arogan. "Ahok ini songongnya menyundul langit. Sombong sekali," kata Amien dalam acara yang digelar di Pasar Lorong Permai, Jakarta Utara, Ahad, 18 September 2016.

Amien bahkan menyamakan Ahok dengan sosok Dajjal, yakni mahluk akhir zaman yang disebutkan dalam agama. "Dalam sejarah tidak ada orang sombong menang. Jadi kita sama-sama lawan dajjal ini. Karena dia pro pemodal asing dan aseng," kata Amien.

Menanggapi itu, Ahok menanggapi santai. "Enggak apa-apa lah, namanya juga orang tua," kata Ahok.


Amien Vs Luhut
Pada 16 Mei 2017, Amien Rais meminta reklamasi Teluk Jakarta dihentikan atau minimal dihentikan sementara (moratorium). Amien juga menantang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk berdiskusi dan adu data. "Mari kita adu fakta dan data. Kalau data Pak Luhut (tentang) reklamasi itu mengurangi banjir betul, ya sudah saya tiarap. Tapi kalau kalau data kami lebih afdol, lebih kuat, tentu Pak Luhut mohon maaf, hentikan," katanya dalam seminar Hentikan Reklamasi Jakarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. 



Menanggapi itu, Luhut mengatakan pihaknya baru akan menyampaikan data terkait reklamasi Teluk Jakarta setelah kajian di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selesai dilakukan.

Setelah namanya disebut dalam persidangan kasus korupsi alat kesehatan, hari ini Amien Rais berjanji memberikan data dugaan kasus korupsi kepada KPKi. Kasus itu melibatkan dua tokoh besar di Indonesia yang sampai saat ini masih mengendap dan belum ditangani.

TNR | KODRAT



TEMPO

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Top Ad