Di Balik Halal bi Halal GNPF MUI dengan Jokowi

Jakarta- Sudah lebih dari satu bulan ini, HRS masih berada di Saudi Arabia. Keberadaan HRS di Saudi, selain melaksanakan ibadah umrah, juga tak lain menghindari  kasus hukumnya di Tanah Air. Bagi seorang ksatria,tentunya pantang meninggalkan kasus seberat apa pun, semuanya akan dihadapi, apalagi bila merasa tidak bersalah.

Akan tetapi, nyatanya HRS belum juga memenuhi panggilan pihak Kepolisian, bahkan HRS meminta Presiden Jokowi untuk menghentikan (SP3) proses yang dilakukan pihak kepolisian tersebut.

Nah, bagi pihak Kepolisian, kasus hukum HRS tidak serta-merta bisa dihentikan begitu saja meski adanya permintaan pihak pengacara HRS kepada Presiden. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, penghentian perkara merupakan wewenang penuh penyidik yang menangani kasusnya.

 

Apa Isi Pembicaran GNPF MUI kepada Jokowi 
Menyaksikan kedekatan Ketua MUI, KH Ma'ruf Amien dengan Jokowi dalam beberapa kesempatan, sepertinya sulit sekali menghubung-hubungkan keberdaan GNPF-MUI dengan MUI  secara institusi, mengingat GNPF MUI justru tampak berseberangan dengan pemerintah. Nah, soal apa isi pembicaraan GNPF MUI dengan Jokowi, sepertinya bisa diduga karena sebelumya adanya permintaan HRS agar kasusnya dihentikan.

Apakah Jokowi akan meng-SP3-kan kasus hukum HRS? Entahlah, karena bila mengikutiproses hukumyang ada,sepertiya Jokowi akan sulit melakukan itu, menginagtsoal kasus hukum Ahok, Jokowi yang awalnya diduga akan melindungi Ahok, nyatanya hal itu tidak dilakukan.