Prabowo Minta Mahar Pilgub Rp40 M ke La Nyalla ?

Kader Partai Gerindra La Nyalla Mattalitti menuding ada permintaan uang miliaran rupiah oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat mantan ketua Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) itu hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur 2018.

La Nyalla blak-blakan soal dugaan permintaan uang itu kepada wartawan saat jumpa pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (11/1). Dalam transkrip rekaman keterangan La Nyalla yang diperoleh CNN Indonesia.com, dan telah dibenarkan oleh Ketua Progress 98 Faizal Assegaf selaku penyelenggara konferensi pers, La Nyalla mengklarifikasi semua persoalan Pilgub Jatim.

La Nyalla menuturkan, dia diundang oleh Progres 98 dan Alumni 212 untuk mengklarifikasi masalah Pilgub Jatim.

"Saya lihat judulnya tadi ada juga menyinggung masalah mahar Rp170 miliar. Perlu saya sampaikan bahwa saya niat jadi Gubernur Jatim itu bernazar sejak saya di dalam penjara," kata La Nyalla.

La Nyalla bernazar kalau dirinya lolos dari jeratan hukum yang dilakukan oleh Kejati Jatim dalam kasus dugaan korupsi dana hibah, dia akan menjadi Gubernur Jatim. 

"Saya sengaja mau mewakafkan diri saya untuk rakyat Jatim. Saya ingin rakyat jatim bangkit, sejahtera yang berkeadilan sosial. Tapi ada catatan, saya tdk mau yang namanya beli rekom (rekomendasi). Kalau saya beli rekom, saya sumpahin diri saya, pasti kalah. Tapi kalau saya tidak beli rekom Insya Allah saya menang dan alhamdulillah saya divonis bebas murni," kata dia.

Putusan bebas La Nyalla berkekuatan hukum tetap (Inkracht) pada 18 Juli 2017. 

La Nyalla yang merupakan kader Gerindra kembali mengungkit perjuangannya bersama Gerindra. "Saya tahun 2009 menjadi timnya Mega-Pro, dan 2014 tim Prabowo-Hatta, dan saya keluar uang sendiri menggerakkan semua elemen-elemen saya di Jatim. Ada 16 elemen yang membuat calon-calon kandidat sekarang ketakutan. Tapi apa yang terjadi saya kader Gerindra sejak 2009 dan saya ingin pak Prabowo jadi Presiden, tapi nyatanya tahun 2014 yang namanya Prabowo tidak tercapai cita-citanya," ujar Nyalla.

Nyalla melanjutkan, tidak terpilihnya Prabowo sebagai presiden 2014 menjadi tanda tanya baginya. 

"Ada apa di balik ini semua?," kata La Nyalla.

Nah, menurutnya jawaban itu terjawab pada tahun 2017. Kekalahan Prabowo pada 2014, membuat La Nyalla tak mendapat rekomendasi cagub Jatim 2018 dari partainya.

"Yang namanya La Nyalla tidak direkomendasi oleh Gerindra untuk menjadi Cagub Jatim padahal direkomendasi oleh alumni 212 dan umat Islam. Para kyai dari Jatim mendukung saya jadi gubernur, ternyata tidak," ujar La Nyalla.

Kata La Nyalla, Gerindra hanya mengeluarkan surat tugas yang memintanya untuk mencari mitra koalisi. "Dari tanggal 10 sampai tanggl 20 Desember yang intinya saya harus mencari partai, kedua saya harus memberikan tim kemenangan untuk meyakinkan bisa menang," katanya.

Setelah mendapat surat tugas, La Nyalla mengaku langsung melakukan lobi kepada sejumlah partai.

"Coba lihat UU Pemilu, bahwa yang mencari koalisi itu bukan kandidat tapi partai, tapi saya disuruh cari sendiri," kata dia.

Tanggal 20 Desember, La Nyalla kemudian menghadap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, tapi La Nyalla merasa di pingpong agar mencari dukungan dulu di pengurus PAN Jawa Timur. Di menit akhir masa surat tugas dari gerindra berakhir, La Nyalla gagal mendapat mitra koalisi.

"Sekarang yang disalahkan saya karena tidak bisa melaksanakan mencari partai. Padahal sebenarnya tidak begitu ceritanya," kata Nyalla.

Dia menceritakan, pada tanggal 9 Desember 2017, dia sempat bertemu dengan Prabowo di Hambalang. 

"Ada pesan-pesan khusus yang saya akhirnya beranggapan, 'oh begini partai Gerindra'. Akhirnya saya kembalikan saja tanggal 20 Desember surat tugasnya," kata dia.

Diam-diam La Nyalla mengeluhkan perlakuan yang diterimanya dari Gerindra ke sejumlah ulama di Jatim dan Jakarta, termasuk Amien Rais dan Rahmawati Soekarnoputri. 

"Saya sampaikan keluhan, saya bukan tidak sanggup menjalankan tugas yang diberikan Gerindra. cuma saya tidak mau di depan, saya maunya di belakang. Saya mau urusan saya semuanya selesai dulu, baru saya dikatakan kalau disuruh bayar saya bayar," ujar dia.

Kata La Nyalla, dia bersedia untuk membayar uang untuk kebutuhan saksi. "Tapi kan itu 2018, waktu itu masih lama dari 2018. karena saya tidak bisa menyiapkan di tanggal 20 Desember, saya kembalikan," kata dia.

Uang saksi yang dimaksud La NYalla, pernah dibicarakannya saat bertemu Prabowo tanggal 9 Desember 2017 di Hambalang.

"Pada saat tanggal 9 itu yang ditanyakan uang saksi. kalau siapkan uang saksi, saya direkom," ujar La Nyalla.

Menurut perhitungan La Nyalla, uang saksi itu sekitar Rp28 miliar. Jumlah tersebut didapat dari perkiraan honor Rp200 ribu per orang (untuk dua orang saksi) di 68 ribu tempat pemungutan suara. 

"Tapi yang diminta itu 40 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember. Enggak sanggup saya. Ini namanya saya beli rekom. Saya enggak mau," kata dia.

Dikatakan La Nyalla, dia menyesal telah mendukung Gerindra dan Prabowo sejak 2009.

"Saya ini kader Gerindra sejak 2009 yang berjuang untuk 08 (sebutan Prabowo Subianto) sampai 2018 saya GeEr (gede rasa) ternyata," kata dia.

Pernah juga, kata La Nyalla, jauh sebelum Desember 2017, suatu ketika dia meminta izin kepada Prabowo untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jatim. 

"Saya minta izin. Sudah pernah ketemu Amien Rais terakhir sama 08 sudah OK. Prabowo sempat ngomong kamu sanggup Rp200 miliar? Rp500 miliar saya siapkan kata saya, karena di belakang saya banyak didukung penguasaha-pengusaha muslim," ujar La Nyalla.

Pertanyaan Prabowo ketika itu, dianggap La Nyalla hanya main-main. "Saya pikir main-main, ternyata ditagih betul Rp40 miliar. Saya bilang nanti," katanya.

Dia melanjutkan, saat itu, dia juga menyampaikan kepada Prabowo untuk meminta izin menggunakan foto Prabowo. "Saya sampaikan saya mau pasang fotonya bapak Gerindra, cuma jangan tulis calon gubernur, tulisnya bakal calon. saya pasang di Pacitan sampai desa, foto Prabowo semua sudah tahu Prabowo mendukung La Nyalla," ujar dia.

Dikatakan La Nyalla, dia bukannya tak mau mengeluarkan untuk pembiayaan saksi, tapi dia ingin uang tersebut dikeluarkan setelah rekomendasi keluar.

"Akhirnya saya ingat Prabowo menyampaikan kalau enggak punya uang jangan maju. Ya Wis. Saya ini punya uang, tapi saya punya sumpah, saya enggak mau keluar uang dulu kalau saya belum direkom. Kalau saya sudah didaftarkan ke KPU baru saya kasih duit," katanya.

La Nyalla akhirnya mengembalikan surat tugas Gerindra tanggal 20 Desember. Saya sudah pertegas kepada pak Prabowo, pak kasih kesempatan saya, kasih keluar dulu surat tugasnya, kemudian saya kumpulkan rekan-rekan pengusaha muslim saya untuk membantu," kata dia.

Gagal mendapat rekomendasi dari Prabowo, La Nyalla pun menyatakan keluar dari gerindra. Selain keluar dari Gerindra, Prabowo juga menyatakan tak akan mendukung Prabowo di Pilpres 2019. 

"Mohon maaf. Ini saya orang bego kalau masih mendukung Prabowo Subianto, karena apa? saya sudah berjuang sejak 2009, 2014, coba balasannya dia sia-siakan saya. Berarti dia tidak mau sama saya, saya pun juga tidak nyambung sama dia. Ini sudah selesai," katanya.

Menanggapi pernyataan La Nyalla, wakil ketua umum Gerindra Arief Poyuono membantah adanya permintaan Rp 40 miliar dalam surat tugas Gerindra.

Sebenarnya, kata Arief, dari awal Gerindra mengusung La Nyalla sebagai Bakal Cagub Gerindra pada Pilgub Jatim, di mana diijinkannya La Nyalla sebagai kader Gerindra untuk memasang fotonya bersama Prabowo di setiap pelosok Jawa Timur. 

Namun, sampai Surat tugas itu berakhir Mas La Nyalla tidak berhasil mendapatkan Partai Koalisi dalam Hal ini Partai Besutan Pak Amien Rais.

"Mengenai uang Rp40 miliar yang katanya diminta oleh partai Gerindra dan untuk bayar saksi di TPS saat pencoblosan, kalaupun itu benar adalah sangat wajar karena pertama kemenangan calon kepala daerah dalam Pilgub itu kuncinya adalah kekuatan para saksi di TPS TPS ," kata Arief kepada CNN Indonesia.com.

Jumlah TPS yang ada di 38 Kabupaten/Kota, kata Arief, mencapai 68.511 TPS pada Pilgub Jatim 2018. 

"Nah kita butuh tiga saksi untuk satu TPS-nya, kalau uang makan saksi sebesar Rp200 ribu per orang saja maka dibutuhkan Rp41 miliar belum lagi saksi-saksi di tingkat PPS, PPK dan KPUD belum lagi untuk Dana pelatihan saksi sebelum pencoblosan yaitu sebesar Rp100 ribu per orang/hari," kata dia.

Bila tiga hari, kata Arief, maka masih dibutuhkan dana sebesar Rp20,5 miliar. "Artinya kekurangan dana nantinya yang menanggung ya kader Partai Gerindra, seperti pada Pilgub DKI Jakarta seluruh Kader Gerindra di Indonesia urunan untuk bantu Anies - Sandi," kata dia. (Sur)


Selengkapnya simak CNN Indonesia